Bogor // SuaraMetronews // Isu keterlambatan pembayaran proyek infrastruktur yang sempat membuat resah para penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Bogor akhirnya mendapat respons serius dari legislatif.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, secara terbuka mengakui adanya kendala dalam realisasi anggaran tahun lalu dan menegaskan bahwa sengkarut ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola keuangan daerah.
“Tentu ini menjadi bahan evaluasi kita bersama, ketika merencanakan sesuatu, membuat apapun itu, betul-betul kita harus bisa melihat sumber pendapatan dan anggaran kita,” kata Sastra, Rabu (21/1/2026).
Sastra menyadari hal tersebut dan menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar tidak meleset dari prediksi pendapatan daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan kewajiban kepada para vendor yang sempat tertunda di akhir tahun lalu. Sastra membawa pesan langsung dari eksekutif yang menjamin pelunasan dalam waktu dekat.
“Ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Tapi Pak Bupati, pak Sekda menyampaikan, Insyaallah Februari yang tadinya belum terbayarkan insyaallah dibayarkan,” jelas dia.
Sastra memastikan, keterlambatan itu tidak akan terulang pada tahun-tahun yang akan datang dengan perencanaan dan perhitungan yang matang terhadap postur APBD. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi harga mati dalam penyusunan anggaran selanjutnya.
“Itu menjadi catatan kami dari legislatif, mudah-mudahan ke depan sama-sama kita mengawasi pemerintah, sama-sama kita mengawali pemerintah untuk bagaimana hal-hal yang kurang di tahun 2025-2026, semoga tidak terjadi lagi,” ujar Sastra.
