KOTA BOGOR – ( SuaraMetroNews ) polemik peneriman peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi di kota Bogor selalu menjadi persoalan isu tahunan baik sekolah SMP maupun SMA Negeri di sejumlah wilayah di kota Bogor.
menanggapi hal tersebut pejabat walikota Bogor hery antasri akan merealisasikan pembangunan dua sekolah baru SMP negeri di wilayah Bogor barat kota Bogor, dan untuk sekolah SMA Negeri rencananya akan diusulkan untuk penambahan ruang kelas.
Pejabat walikota Bogor Heri antarari menuturkan Jumlah SMP maupun SMA Negeri di Kota Bogor saat ini belum ideal. Karena itu, Pemkot bogor akan segera menambah sekolah negeri baru di tahun 2025 nanti.
“Tentu belum ideal jumlah sekolah SMP Negeri kota Bogor, baru ada 20 sekolah Harapan kita sebetulnya, rasio yang ideal itu ada di angka 35 sampai 40. Kemudian SMA (idealnya) ada 15 sampai 20,” kata Hery, Selasa (25/6/2024).
“Jadi kan kita ada 6 kecamatan dan 68 kelurahan, paling tidak tadi ada 20 SLTA dan kemudian 35-40 SMP sisanya SD akan kita kurangi jadi sekitar 180-an. Untuk rencana Merger tahun ini anggarannya disiapkan, tahun depan dilaksanakan. Untuk tahun depan SMP nambah 2, kalau SMA nambah 2. Untuk SMA usulan anggarannya sudah disetujui,” tambahnya.
Hery mengungkapkan, beberapa Sekolah Dasar (SD) juga akan disatukan atau merger karena lokasinya berdekatan. Beberapa SD juga bakal dijadikan SMP karena jumlah muridnya semakin berkurang.
“Jadi tahun lalu sebenarnya audah dilakukan kajian, ada beberapa SD yang muridnya sudah berkurang akan kita jadikan SMP. Kemudian ada beberapa SD yang berdekatan akan kita merger,” kata Hery.
“Kemudian untuk pelaksanaannya di tahun depan, termasuk ada SD-SMP Terpadu di Kayu Manis Tanahsareal. Tetapi ada juga SD yang dimerger dan kita lounching tahun depan,” tambahnya.
Hery berharap, dengan penambahan sekolah negeri bisa menjawab permasalah pemerataan pendidikan yang berkualitas. Pembangunan sekolah juga diharap jadi solusi permasalahan sistem zonasi pada proses pendaftaran siswa baru.
“Jadi artinya, sebaran sekolah dan rasio akan semakin baik dan rasa keadilan masyarakat untuk mendapatkan sekolah negeri tentunya terpenuhi. Biayanya (biaya sekolah) pasti lebih murah, kemudian juga fasilitasnya juga kurang lebih sama dengan swasta, dan bisa diakses oleh publik, oleh masyarakat umum,” pungkasnya.”(Punk)
